April 27, 2010

impor jamu dan kosmetik dikendalikan

Posted in pharmacy industry tagged , pada 2:53 pm oleh Pharmacy Education

Dikutip dari Bisnis Indonesia, 12 April 2010
Oleh: Maria Y. Benyamin

Sedikitnya 41 pos tarif dari produk jamu, kosmetik dan elektronik dipastikan masuk dalam cakupan produk tertentu yang diatur impornya

Ke – 41 pos tariff itu terdiri dari tujuh pos tariff untuk produk jamu, 33 pos tariff produk kosmetik dan satu pos tariff produk elektronik.

Penambahan dua produk baru tersebut menambah jumlah produk tertentu yagn diatur impornya dari semula hanya lima produk menjadi tujuh produk dan sekaligus menambah cakupan pos tariff dari 504 menjadi 545 pos tariff

Semula dalam Permendag no 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, pemerintah hanya mengatur lima produk tertentu yakni elektronik, makanan dan minuman, pakaian jadi, alas kaki dan mainan anak-anak.

Namum, menyusul implementasi liberalisasi tariff dalam kerangka kerja sama perdagangan bebas Asean – China (ACFTA) dan permintaan dari industri untuk mengamankan pasar dalam negeri, maka ditambahkan dua produk yakni jamu dan kosmetik.

Adapun satu pos tariff produk lampu deskripsi barang lain-lain (nomor HS 8539.3190.90) ditambahkan dalam kelompok produk elektronik.

Deputi Menko Pereknomian Bidang Industri dan Pperdagangan Eddy Putra Irawady yang dikonfirmasi membenarkan penambahan 41 pos tarif dalam ketentuan impor produk tertentu.

“Iya benar (penambahan 41 pos tariff dari produk jamu, kosmetika dan elektronik0,” kata Eddy kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurut Eddy, dengan memasukkan tambahan produk kedalam cakupan produk yang diatur impornya ini, diharapkan dapat mengamankan pasar produk terkait dan pasar dalam negeri secara keseluruhan.

Dia melanjutkan implementasi permendag no. 56/2008 yang sebelumnya hanya mengatur impor lima produk tertentu terbukti efektif bagi pegamanan produk itu sendiri.

Selaind apat membendung arus impor illegal, terbukti kebijakan tersebut meningkatkan investasi di sector tertentu seperti makanan dan minuman, elektronik dan tekstil.

“Efektif (menekan produk illegal). Investasi makanan, elektronik, tekstil juga meningkat,” tuturnya.

Tekan Jamu Ilegal

Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Charles Saerang yagn dihubungi secara terpisah mengaku belum mengetahui secara jelas produk jamu apa saja yagn masuk dalam aturan importasi produk tertentu tersebut.

Namun, menurut dia, kebijakan baru tersebut sangat positif dan diharapkan dapat menekan jamu illegal yagn mauk karena implementasi kebijakan tersebut memudahkan pemerintah dan kalangan pelaku usaha memonitor produk asing yang masuk dna bagaimana caranya masuk ke pasar tanah air.

Charles menjelaskan saat ini yagn menjadi kekhawatiran kalangna pengusaha jamu adalah modus penyeludupan melalui pelayanan klinik herbal.

Praktik klinik herbal dari negara lain ini, sambungnya, kini telah menjamur di pasar Indonesia dan menguasai pasar dalam negeri hingga Rp. 2 triliun – Rp 3 triliun per tahun.

“Kami harapkan pengaturan ijmportasi bagi produk jamu akan menekan pagnsa produk herbal asing minimal 50% – 60%,” tegasnya.

Charles mengharapkan permendag yang baru yang akan keluar nantinya berfungsi sebagai instrumen pengawasan di lapangan menyusul saling lempar antara BPOM dan Dinas Kesehatan mengenai izin dan pengawasan terhadap produk herbal dari luar negeri.

Pengawasan di lapangan, lanjut dia harus ditingkatkan. Jika tidak produk jamu domestik makin terjepit dan bahkan dapat menggerus target penjualan jamu pada tahun ini sebesar Rp. 10 triliun.

“Klinik herbal sudah menyebar di kota-kota kecil di Indonesia. Kita sendiri yagn sudah punya klinik gak boleh pakai pegnobatan jamu, tapi kok herbal klinik dari luar negeri bisa masuk. Kalau ini berlangsung tersebut, target penjualan kita bisa direbut asing,” jelasnya.

Ketua umum Asosiasi Perlampuan Indonesia (Aperlindo) John Manoppo mengatakan dalam Ppermendag no 56/2008, pemerintah hanya memasukkan dua pos tariff untuk produk lampu yakni lampu TL (nomor HS 8539.31.90.10) dan lampu fluoresensi kompak (nomor HS 8539.31.90.20).

“Dalam permendag baru akan ada tambahan satu pos tariff untuk produk lampu.”

Putri K Wardhani, Ketua Uumum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), megnaku belum mengetahui detail dari revisi Permendag 56/2008 itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: