April 27, 2010

aturan impor dan registrasi obat berlawanan

Posted in pharmacy industry pada 2:43 pm oleh Pharmacy Education

Dikutip dari Bisnis Indonesia, 6 April 2010
Oleh: Afriyanto

Pelaku industri farmasi mempersoalkan Peraturan Menteri perdagangan No. 45/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) yang tidak sejalan dengan peraturan Menteri Kesehatan no. 1010/2008 tentang Registrasi Obat Impor.

Presdir Sanofi-Aventis Group Indonesia Gilbert Julien mengatakan kedua kebijakan tersebut membingungkan pelaku industri karena tidak sinkron.

“Di satu sisi, Permendag 45 hanya mengizinkan satu perusahaan memiliki satu API, sementara Permenkes 1010 tidak memperbolehkan importir (pedagang besar farmasi) mengimpor langsung obat,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.

Sebagai contoh, tuturnya, apabila satu perusahaan telah memiliki API – Produsen (improtir produsen), berarti perusahaan tersebut hanya boleh mengimpor bahan baku obat untuk proses produksi. Importir produsen biasanya berskala manufaktur atau memiliki fasilitas produksi di dalam negeri.

Karena hanya boleh memiliki satu API, perusahana tersebut tidak bisa mengimpor produk obat jadi, meskipun obat tersebut sangat dibutuhkan pasien, misalnya obat kanker atau obat HIV/AIDS.

Artinya, perusahaan itu harus menunjuk importir yang memiliki API – U (importir umum). Yang menjadi persoalan, kata Julien, Importir umum akan terbentur Permenkes 1010 yang hanya mengizinkan impor obat oelh perusahaan yang telah memiliki fasilitas produksi.

Permendag 45 yang terbit sejak 16 September 2009 merupakan penyempurnaan dari Permendag no 31/2007. Berdasarkan peraturan baru itu, API yang merupakan syarat mutlak untuk impor hanya dibagi menjadi dua, yakni API umum dan API Produsen.

API umum diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Disisi lain, Menteri Kesehatan menerbitkan Permenkes 1010 tentang Registrasi Obat Impor yang ditandatangani pada 3 November 2008. Peraturan itu menyebutkan izin registrasi obat impor hanya diberikan kepada perusahaan farmasi yagn teah memiliki fasilitas produksi di Indonesia.

Tidak harmonis

Anggota Bidang Kode Etik Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) Ahaditomo menilai benturan kebijakan antara kedua peraturan itu menunjukkan pemerintah belum memiliki harmonisasi kebijakan yang menyeluruh.

“Setiap kementrian punya kepentingan sendiri, sehingga ketika membuat kebijakan tanpa disadari ‘bertabrakan’ dengan kebijakan kementrian lain,” ujarnya.

Dia juga menilai pemerintah belum sepenuhnya memahami esensi dari produk obat, sehingga disamaratakan dengan produk lain.

Menurut Ahaditomo, pemerintah sebaiknya segera menyusun peraturan kmengenai matriks prioritas produk untuk meminimalkan terjadinya benturan kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: